Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bali berperan aktif dalam memfasilitasi harmonisasi rancangan Peraturan Bupati Badung terkait program bantuan sosial (bansos).

Langkah ini bertujuan untuk memastikan keselarasan regulasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi guna menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan program bansos di Kabupaten Badung.

Rapat harmonisasi yang berlangsung pada Kamis (13/03) dihadiri langsung oleh Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Badung.

Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menyampaikan apresiasinya atas dukungan Kemenkumham Bali dalam proses harmonisasi tersebut.

Menurutnya, regulasi yang jelas merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan program bansos agar dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

"Harapan kami, tentu saja, agar program ini memiliki dasar hukum yang kuat. Kami ingin pelaksanaan program ini dilandasi aturan yang jelas," kata Bupati Adi Arnawa.

Dalam proses harmonisasi ini, Wahyu Eka Putra menambahkan bahwa tujuan utamanya adalah mencegah adanya tumpang tindih regulasi yang dapat menghambat efektivitas implementasi program bansos di Kabupaten Badung.

"Harmonisasi ini juga bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang baik, sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan transparansi dalam kebijakan publik," ungkapnya.

Rapat ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Badung, Bagus Alit Sucipta, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kemenkum Bali, I Wayan Redana, serta jajaran pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Badung dan tim perancang peraturan perundang-undangan dari Kanwil Kemenkum Bali dan Kabupaten Badung.

Dengan adanya fasilitasi harmonisasi ini, diharapkan program bantuan sosial di Kabupaten Badung dapat berjalan dengan lancar serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat penerima manfaat.