Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bali menghadiri penilaian dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) terkait pembangunan proyek hotel The Standard Hotel & Oakwood Premier Berawa Beach di Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali. 

Proyek ini diajukan oleh PT Pantai Berawa Resort.

Penilaian yang berlangsung di The Java Pantry, Denpasar Timur, juga dihadiri oleh perwakilan dari perusahaan, Kefas Alkasio Yonathan. 

WALHI Bali diwakili oleh Direktur Eksekutif, Made Krisna Bokis Dinata, S.Pd., M.Pd., yang secara tegas mengkritisi sejumlah aspek dalam dokumen tersebut, khususnya terkait penyediaan air bersih.

“Dalam dokumen disebutkan bahwa kebutuhan air operasional hotel yang mencapai 463,55 m³/hari akan disuplai oleh Perumda Air Minum Tirta Mangutama (PDAM Badung). Namun kondisi aktual PDAM saat ini justru menunjukkan berbagai masalah serius,” ungkap Bokis.

Bokis menyoroti bahwa tingkat kebocoran air PDAM Badung mencapai hampir 49% pada tahun 2020, dan layanan di wilayah Tibubeneng hanya mencakup 26,90% penduduk.

Ditambah lagi, PDAM terus menambah sumur bor akibat menurunnya debit air dari sumber mata air alami, serta pembangunan reservoir air untuk menutupi kekurangan pasokan di wilayah Badung Barat.

“Kami menduga bahwa proyek ini juga akan mengandalkan pengambilan air bawah tanah (ABT), yang bisa memperparah krisis air di Bali,” tambah Bokis.

Selain itu, WALHI Bali juga menyoroti penggunaan air permukaan dari Tukad Penet dan Tukad Mati, yang secara ekologi masuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) berstatus defisit dan telah mengalami intrusi air laut.

Namun dokumen tidak memuat narasi dampak ekologis dari pengambilan air dalam jumlah besar di dua sungai tersebut.

“Penggunaan air dari Tukad Penet dan Tukad Mati dalam skala besar tanpa pertimbangan ekologis dapat mempercepat kerusakan lingkungan dan memperparah krisis air,” tegas Bokis.

Sorotan juga datang dari I Made Juli Untung Pratama, S.H., M.Kn., dari Divisi Advokasi KEKAL Bali.

Ia menyatakan bahwa lokasi proyek rawan bencana seperti banjir dan tsunami serta masih didominasi vegetasi alami yang semestinya tidak dialihfungsikan untuk pembangunan hotel.

“Jangan ulangi kesalahan seperti di Seminyak dan Legian, di mana hotel tenggelam karena banjir dan wisatawan dievakuasi dengan perahu karet,” ujar Untung.

Sebagai bentuk tanggung jawab, WALHI Bali menyerahkan surat tanggapan resmi atas dokumen tersebut yang diterima oleh Ida Bagus Adi Palguna, S.Si., M.Si., selaku pimpinan rapat dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali.